Paradoks sedang terjadi di Indonesia. Ekonomi dilaporkan tumbuh rata-rata 5% setiap tahun tapi jumlah kelas menengah mengalami laju penurunan. kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik justru mengalami tekanan yang semakin berat, yaitu masyarakat kelas menengah. Mereka bukan kelompok miskin yang menerima berbagai bantuan sosial. Mereka juga bukan kelompok kaya yang memiliki bantalan aset dan investasi yang besar. Kelas menengah berada di tengah-tengah, menjadi mesin konsumsi, pembayar pajak terbesar, sekaligus kelompok yang paling rentan mengalami penurunan status ekonomi saat terjadi guncangan. Beberapa indikator dan angka dari berbagai laporan menunjukkan tekanan serius itu. Pendapatan riil yang stagnan, kenaikan biaya hidup, mahalnya pendidikan dan kesehatan, ketidakpastian pekerjaan akibat digitalisasi dan efisiensi, hingga meningkatnya beban utang rumah tangga menjadi kombinasi yang menggerus daya tahan kelompok ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 kelompok kelas menengah dan calon kelas menengah mencapai 66,35 persen dari total populasi Indonesia. Lebih penting lagi, kelompok ini menyumbang sekitar 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional. Data terbaru justru menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia turun dari 47,9 million orang pada 2024 menjadi sekitar 46,7 million orang pada 2025. Sebaliknya, kelompok "aspiring middle class" atau menuju kelas menengah meningkat menjadi sekitar 142 million orang. Sekilas angka tersebut mungkin tidak terlihat mengkhawatirkan. Namun, jika dicermati lebih dalam, fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang sebelumnya berada dalam kategori kelas menengah mengalami penurunan daya ekonomi dan bergeser ke kelompok yang lebih rentan. Laporan Reuters bahkan mencatat bahwa proporsi kelas menengah Indonesia turun dari sekitar 21,5 persen dari populasi pada 2019 menjadi sekitar 17,1 persen pada 2024. Beberapa faktor menjelaskan laju penurunan ini: 1. Lapangan kerja berkualitas tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja. Indonesia memang berhasil menciptakan jutaan lapangan kerja. Namun, sebagian besar pekerjaan baru berada di sektor informal atau memiliki produktivitas yang rendah. Banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan. Fenomena ini menghasilkan apa yang sering disebut sebagai "educated middle class trap". Seseorang memiliki gelar sarjana, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup kelas menengah. 2. Biaya hidup meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Harga rumah terus naik. Biaya pendidikan semakin mahal. Pengeluaran kesehatan meningkat. Di sisi lain, kenaikan gaji sering kali tidak mampu mengejar kenaikan biaya hidup. Kondisi ini membuat ruang fiskal rumah tangga kelas menengah semakin sempit. Jika dahulu mereka memiliki ruang untuk menabung dan berinvestasi, kini sebagian besar pendapatan mereka habis untuk memenuhi kebutuhan rutin. 3. Fenomena "downtrading". Berbagai survei menunjukkan bahwa kelas menengah mulai mengubah perilaku konsumsi. Mereka tetap datang ke pusat perbelanjaan, tetapi lebih selektif dalam memilih barang. Mereka mencari alternatif yang lebih murah, membeli dalam jumlah lebih sedikit, dan lebih sensitif terhadap harga. Fenomena ini merupakan sinyal klasik akan melemahnya daya beli. 4. Meningkatnya kerentanan finansial. Banyak rumah tangga kelas menengah hidup dari gaji ke gaji. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, sakit, atau kebutuhan mendadak lainnya, mereka tidak memiliki cadangan dana yang memadai. Akibatnya, sebagian memilih menggunakan pinjaman konsumtif, termasuk pinjaman online, yang justru memperburuk kondisi keuangan mereka. Point-point itu menjelaskan bahwa ada 'gap' antara kuantitas ekonomi dengn kualitasnya. Ada kesenjangan antara 'angka' dengan 'rasa'. *Ekonomi Syariah Sebagai Solusi?* Banyak orang memahami bahwa ekonomi syariah sebatas bank syariah, ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dan label halal. Bank Indonesia melaporkan dalam surveinya bahwa sekitar 52% masyarakat yang terpapar literasi. Hakikatnya ekonomi syariah lebih luas dari itu. Secara umum ekonomi syariah dibangun di atas tiga pondasi utama: 1. Keadilan dalam distribusi, 2. Aktivitas ekonomi berbasis sektor riil 3. Larangan eksploitasi serta spekulasi. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih inklusif secara prinsip. Tidak hanya mengejar pertumbuhan tapi juga mensyaratkan pemerataan. Menjawab tekanan finansial kelas menengah, pembiayaan syariah melalui bank syariah menawarkan hubungan yang lebih adil melalui prinsip bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset. Memang dalam praktiknya, industri perbankan syariah Indonesia masih banyak menggunakan skema murabahah yang secara ekonomi sering kali mirip dengan kredit konvensional. Namun, arah pengembangannya tetap menjanjikan. Saat ini aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp3.100 triliun pada 2025, tumbuh sekitar 8,61 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor ini semakin dipercaya oleh masyarakat. Jika inovasi produk terus berkembang, pembiayaan syariah berpotensi menjadi alternatif yang lebih sehat bagi kelas menengah, terutama untuk pembiayaan rumah, pendidikan, dan pengembangan usaha produktif. Zakat sering dipandang sebagai instrumen untuk membantu kelompok miskin, padahal dampaknya jauh lebih luas. Ketika dikelola secara produktif, zakat dapat membantu mencegah kelompok rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Banyak keluarga kelas menengah yang sebenarnya hanya berjarak satu guncangan ekonomi dari kemiskinan. Kehilangan pekerjaan, sakit berat, atau kebangkrutan usaha dapat membuat mereka turun kelas dengan cepat. Dalam konteks ini, ekosistem zakat yang kuat dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang melengkapi program pemerintah. Apalagi, potensi zakat nasional masih sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Masalah lain yang membebani kelas menengah adalah tingginya biaya pendidikan dan kesehatan. Di sinilah konsep wakaf produktif memiliki relevansi yang sangat besar. Bayangkan jika aset wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah berkualitas, rumah sakit modern, pusat riset, atau hunian yang terjangkau, maka biaya yang selama ini menjadi beban utama bagi kelas menengah dapat ditekan secara signifikan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa institusi wakaf pernah menjadi pilar utama penyediaan layanan publik selama berabad-abad. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Ekonomi syariah juga memiliki keunggulan dalam mendorong kewirausahaan. Prinsip kemitraan dan bagi hasil memungkinkan risiko usaha ditanggung bersama. Bagi kelas menengah yang ingin membangun usaha tetapi terkendala modal, skema seperti musyarakah dan mudharabah sebenarnya dapat menjadi solusi yang menarik. Lebih jauh lagi, berkembangnya industri halal membuka peluang ekonomi baru, mulai dari makanan halal, fesyen muslim, farmasi halal, kosmetik halal, pariwisata halal, hingga ekonomi digital syariah. Sektor-sektor tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik dan memperluas basis kelas menengah. Banyak potensi-potensi yang masih bisa dikembangkan dan dijadikan inovasi berbasis ekonomi syariah. Semua itu tidak bisa instant. Diperlukan keterlibatan, kemauan, keberpihakan dan konsensus bersama untuk membangunnya. Keunggulan komparatif sebagai basis muslim yang besar tidak akan memberi dampak yang signifikan jika tidak diikuti konsensus edukatif untuk memahami ekonomi syariah secara holistik. Mari hidupkan edukasi ekonomi syariah di ruang-ruang publik. Mari diskusikan di liqo-liqo dan pengajian-pengajian. Mari realisasikan dalam muamalah bersama. Penulis Anshari Tarmizie "Tulisan khusus menyambut Tahun Baru Hijriyah 1448"